Search
Consular Services / KMILN Services

1. Peraturan Presiden RI Nomor 76 tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri.

2. Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN).

1. Sebagai tanda pengenal Masyarakat Indonesia di Luar Negeri;


2. Sebagai alat pemetan potensi dan jejaring Masyarakat Indonesia di luar negeri untuk kepentingan nasional.


3. Pengakuan eksistensi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, yang termasuk MILN adalah:

1. Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.
2. Orang asing/warga negara asing, yang meliputi:
   •Warga negara asing eks Warga Negara Indonesia;
   •Warga negara asing anak eks Warga Negara Indonesia;
   •Warga negara asing yang orang salah satu atau kedua orang tua kandungnya Warga Negara Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2017 pasal 3 ayat 3 berbunyi “Dalam hal peraturan perundang-undangan mensyaratkan KTP dan/atau kartu keluarga, KMILN dapat digunakan sebagai persyaratan dalam mendapatkan fasilitas...”  Ini artinya diberikan fasilitas / kemudahan kepada WNI (pemegang KMILN) menggunakan Kartunya sebagai persyaratan untuk:

1. Membuka rekening di bank umum;
2. Memiliki properti di Indonesia;
3. Mendirikan badan usaha Indonesia;  

Sedangkan bagi warga negara asing pemegang KMILN, fasilitas/ kemudahan untuk membuka rekening, membeli properti dan mendirikan badan usaha di Indonesia, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.